SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

Goal 16 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs dalam universitas berfokus pada bagaimana universitas dapat mendukung institusi yang kuat di negaranya dan mempromosikan perdamaian dan keadilan. Ini mengeksplorasi penelitian universitas tentang hukum dan hubungan internasional, partisipasi universitas sebagai penasihat bagi pemerintah dan kebijakan universitas tentang kebebasan akademik.



Tabel



No. Indikator Sumber Data Baseline (2018) Realisasi Pencapaian
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pemerintahan (Grafik )
1. Memiliki keberadaan badan partisipatif untuk mengenali dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk penduduk lokal, pemerintah daerah, swasta lokal, perwakilan masyarakat sipil setempat BPHM
2. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan lokal di luar universitas dan melibatkan mereka BPHM
3. Memiliki kebijakan terkait dukungan atas kebebasan akademik (kebebasan untuk memilih bidang penelitian dan untuk berbicara dan mengajar secara terbuka tentang bidang penelitian mereka) BAK
4. Memiliki publikasi data keuangan universitas BUK
5. Memiliki publikasi tentang prinsip-prinsip universitas dan komitmen pada kejahatan terorganisir, korupsi & penyuapan BPHM
6. Mengakui serikat mahasiswa BAK
7. Telah memilih perwakilan di badan pengelola universitas tertinggi dari Fakultas BAK
8. Telah memilih perwakilan di badan pengelola universitas tertinggi dari Mahasiswa (Sarjana dan Pascasarjana) BAK
9. Telah memilih perwakilan di badan pengelola universitas tertinggi dari Staf non-fakultas BAK
Partisipasi dalam pemerintahan lokal, regional, nasional, dan yang lainnya (Grafik )
10. Melakukan penelitian yang berfokus pada kebijakan (bekerja sama dengan departemen pemerintah) LPPM
11. Memberikan saran ahli khusus kepada pemerintah daerah, regional atau nasional (misalnya melalui pedoman kebijakan, partisipasi dalam komite, penyediaan bukti) LPPM
12. Menyediakan penjangkauan, pendidikan umum, peningkatan keterampilan dan pengembangan kapasitas kepada pembuat kebijakan dan pembuat undang-undang tentang topik yang relevan seperti ekonomi, hukum, teknologi, perubahan iklim LPPM
13. Menyediakan platform netral dan ruang 'aman' bagi pemangku kepentingan politik yang berbeda untuk bersama-sama membahas tantangan secara terbuka BPHM
Lulusan jurusan hukum dan jurusan terkait penegakkan hukum (Grafik )
14. Jumlah lulusan disemua tingkatan Fakultas Hukum 72
72
BAK 633
481
15. Jumlah lulusan jurusan hukum dan jurusan terkait penegakkan hukum Fakultas Hukum 75
80
BAK 63
52